Dalam kehidupan masyarakat maka akan dapat terlihat bahwa politik dan ekonomi saling berhubungan dan bergantung, keduanya saling membutuhkan. Salah satu diantara keduanya tidak bisa berjalan tanpa iringan satu sama lain. Bila di telaah satu per satu, ekonomi berperan dalam menyejahterakan rakyat dengan cara mengelola sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi suatu negara dan juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan politik berperan menciptakan iklim yang mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dapat kita lihat bahwa sistem ekonomi dan keadaan politik di suatu negara akan mempengaruhi semua prosedur dan aspek-aspek ekonomi karena bagaimanapun keadaan ekonomi dipengaruhi oleh aspek-aspek politik dan ekonominya.
Tuntutan kebutuhan akan kemakmuran dari pemerintah dan masyarakat akan semakin meningkat dan intens. Pemerintah lalu merespon dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan politik. Kebijakan-kebijakan politik tersebut akan berupa kebijkan publik yang menstimulus perekonomian dan industri yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Demi mendukung terciptanya kebijakan yang populis bagi para pengusaha, maka investor diizinkan membanjiri Indonesia. Berbagai insentif dikeluarkan oleh pemerintah seperti subsisdi, perlindungan usaha yang lebih kompetitif, dan stimulus ekonomi (kemudahan pengusaha mendapat pinjaman asing). Usaha kecil-menengah mendaptkan berbagai kemudahan permodalan dan pinjaman lebih luas dan terjamin. Dalam rangka proses realisasi kebijakan tersebet, pemerintah membutuhkan sokongan dari pengusaha-pengusaha besar baik lokal maupun internasional. Jalur dukungan tersebut bisa diperoleh dari partisipasi politik pengusaha-pengusaha besar. Muncul kecenderungan dari kebijakan pemerintah untuk meloloskan permintaan pengusaha dalam sektor perindustrian. Semakin lama, partai dan masyarakat didominasi oleh kaum bisnis sehingga permintaan masyarakat luas tidak lagi esensial. Masyarakat akan merasa jenuh diabaikan menyebabkan kekacauan sosio-politik dengan alasan-alasan ekonomis. Kekacauan ini akan semakin banyak, elite politik Indonesia lalu hadir dengan berbagai janji dan jaminan kemakmuran pada masyarakat luas. Ketika kemakmuran ini tercipta oleh keadaan ekonomi yang lebih baik, maka masyarakat akan mulai terlena dengan kapitalisme dan tidak lagi peduli akan sistem perpolitikan di negaranya. Nasionalisme terhadap negara akan mulai memudar. Nasionalisme terhadap negara lalu hilang oleh tingginya efek globalisasi ekonomi yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah yang telah didominasi oleh kaum pengusaha. Semakin besar dampak globalisasi dan perdagangan bebas menyebabkan peran negara tidak lagi penting karena fungsi-fungsi negara akan digantikan oleh grup-grup korporat besar. Ini mengakibatkan entitas Negara Kesatuan Republik Indonesia musnah digantikan oleh korporasi terbesar di dunia yakni “Indonesia Coorporation”. Selama kebutuhan pokok dan ekonomi rakyat terpenuhi, rakyat akan dengan suka rela menyerahkan legitimasi kekuasaan dijalankan oleh korporasi-korporasi besar.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar